The Government of Indonesia (GOI) i

The Government of Indonesia (GOI) issued Law No. 40 of 2004 regarding the implementation of the National Social Security System based on the humanity principle, the benefit principle, and social justice principle for all citizens. Furthermore, GOI has established the Social Security Provider (BPJS) to ensure the basic needs for living of participant and/ or their families. BPJS participants are Indonesian citizens and foreigners who lived in Indonesia for at least 6 months and above. This BPJS program covers health insurance, employment injury, old-age insurance, pensions, and death benefits to fulfill minimum standard of ILO convention. The implementation of those programs carried gradually.

Results (Indonesian) 1:

Pemerintah Indonesia (GOI) mengeluarkan undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional yang berdasarkan prinsip kemanusiaan, prinsip manfaat dan prinsip keadilan sosial bagi semua warga negara. Selanjutnya, pemerintah Indonesia telah mendirikan Jamsostek penyedia (BPJS) untuk memastikan kebutuhan dasar hidup peserta dan / atau keluarga mereka. Peserta BPJS adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia untuk setidaknya 6 bulan dan di atas. Program BPJS ini mencakup asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, asuransi hari tua, pensiun, dan tunjangan kematian untuk memenuhi standar minimum Konvensi ILO. Pelaksanaan program-program tersebut dilakukan secara bertahap.

Results (Indonesian) 2:

Pemerintah Indonesia (GOI) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan prinsip kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia telah membentuk Provider Jaminan Sosial (BPJS) untuk memastikan kebutuhan dasar untuk hidup dari peserta dan / atau keluarga mereka. peserta BPJS adalah warga dan orang asing yang tinggal di Indonesia selama minimal 6 bulan dan di atas Indonesia. Program BPJS ini meliputi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, asuransi hari tua, pensiun, dan tunjangan kematian untuk memenuhi standar minimum konvensi ILO. Pelaksanaan program-program yang dilakukan secara bertahap.