Dalam dokumen perencanaan RPJMD, pe

Dalam dokumen perencanaan RPJMD, pemerintah Kab. Kep. Mentawai sudah mulai melaksanakan pembangunan melalui program dan visi/misi pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati Yudas Sabaggalet, selama kampanye maupun setelah terpilih. Berdasarkan program perencanaan RPJMD yang ditawarkan diantaranya, pembangunan infrastruktur dan SDM. Akan tetapi, sejak awal perencanaan RPJMD dimulai hasilnya belum maksimal. Perencanaan RPJMD yang dilaksanakan lebih fokus pada pembangunan fisik dan dalam pelakasanaan pembangunan masih sering terjadi konflik sengketa tanah/lahan milik masyarakat dengan pemerintah Kab. Kep. Mentawai, serta dalam penyelesaian masalah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan. Muncullah asumsi dari peneliti bahwa ada ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan RPJMD yang masih dalam posisi pendekatan politik serta lebih cenderung mengarah pada pendekatan Top-down. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan persoalan perencanaan RPJMD di Kab. Kep. Mentawai pada Tahun 2012-2016. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang perencanaan RPJMD di Kab. Kep. Mentawai belum sesuai dengan harapan, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Dalam melibatkan partisipasi masyarakat sudah ada program Musrenbang, akan tetapi masih sering terjadi pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah Kab. Kep. Mentawai. Proses perencanaan pembangunan masih dalam posisi pendekatan politik, dikarenakan terdapat visi/misi kepala daerah yang dijadikan sebagai kepentingan politik. Adanya ketimpangan kebijakan perencanaan pembangunan yang cenderung atau lebih mengarah pada pendekatan Top-down.

Results (English) 1:

RPJMD planning documents, the government district. Kep. Mentawai has begun to carry out the development through the program and the vision / mission of development offered by Regent Judas Sabaggalet, during the campaign and after his election. Based RPJMD planning program offered among other things, development of infrastructure and human resources. However, since the beginning of the planning begins RPJMD results have not been maximized. Planning RPJMD conducted more focused on physical development and in exercising their development is still often conflicting land dispute / community-owned land to the government district. Kep. Mentawai, as well as in solving the problem is not in accordance with the agreement. Came the assumption of researchers that there are inaccuracies in the implementation of planning policy year plan is still in the political approach and is more likely to lead to a top-down approach. The research aimed to identify and explain the problems of planning RPJMD in the district. Kep. Mentawai Year 2012-2016. This study, using descriptive qualitative method. The results of this study indicate that it is planning RPJMD in the district. Kep. Mentawai has not been in line with expectations, can be explained as follows: (1) In the existing public participation Musrenbang program, but still common pros and cons between the public and the government district. Kep. Mentawai. Development planning process is still in the political approach, because there is the vision / mission of regional heads who serve as political interests. The imbalance in development planning policy that is likely or more leads on a top-down approach.

Results (English) 2:

In planning documents RPJMD, the government of Kab. Kep. Mentawai has begun to implement development through the program and Development Vision/mission offered by Regent Jude Sabaggalet, during the campaign and after being elected. According to the RPJMD planning program offered, infrastructure and human resources development. However, since the initial planning RPJMD started the results are not maximized. The RPJMD planning implemented more focused on physical development and development in the implementation is still often the conflict of land/land-owned dispute conflicts with the Kab government. Kep. Mentawai, as well as in the resolution of the problem does not correspond to the agreement. The assumption that there is an inequality in implementing the RPJMD planning policy is still in the position of political approaches and is more likely to lead to a Top-down approach. The purpose of this research is to identify and explain the problems planning RPJMD in Kab. Kep. Mentawai in the year 2012-2016. This research, using qualitative methods of descriptive. The results of this study indicate that it was planning RPJMD in Kab. Kep. Mentawai has not been in accordance with the expectations, it can be explained as follows: (1) in involving community participation there is already a program Musrenbang, but still often occurs the pros and cons between the community and government district. Kep. Mentawai. The process of development planning is still in the position of political approach, because there is the vision/mission of regional head that used as political interest. There is an inequality of a development planning policy that tends or more leads to a Top-down approach.

Results (English) 3:

I gave the document perencannan RPJMD, pemerintah Kab. Kep! Mentawai sudah mulai melaksanakan pembangunan melalui program dan visi/misi pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati Yudas Sabaggalet, selama campagnnye maupun setelah terpilih. Berdasarkan program perencanaan RPJMD yang ditawarkan diantaranya, pembangunan infrastructure dan SDM. Akan tetapi, saak awal perencanaan RPJMD dimulai hasilnya belum maxima. Perencanaan RPJMD yang dilaksanakan lebih focus decreases pembangunan physics day I gave pelakasanaan pembangunan masih syringe required conflict sengketa tanah/lahan milik masyarakat dengan pemerintah Kab. Kep! Mentawai, the drawer I gave Penyelesaian masalah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan. Muncullah asumsi dari peneliti bahwa ada ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan RPJMD yang masih dalam posisi pendekatan politik serta lebih cenderung mengarah pendekatan toppdown. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengididentificasi dan menjelaskan persoalan perencanaan RPJMD di Kab. Kep! Mentawai falls Tahun 2012-2016. Penelitian ini, mixed method kualitatif descriptor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang perencanaan RPJMD Kab. Kep! Mentawai belum sesuai dengan harapan, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Dalam melibatkan partisipasi masyarakat sudah ada program Musrenbang akan tetapi masih syringe terjadi per day versus antara masyarakat dan pemerintah Kab. Kep! Mentawai! Proses perencanaan pembangunan masih dalam posisi pendekatan politic, dikarenakan terdapat visi/misi kepala daerah yang dijadikan sebagai kepentingan politic. Adanya ketimpangan kebijakan perencanaan pembangunan yang cenderung atau lebih mengarah pada pendekatan Top-down.