Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

Results (English) 1:

Minister Regulation No. 60 Year 2007 on Clothing Department of Civil Servants in the Ministry of the Interior and Local Government, as amended several times, the latest by Regulation of the Minister of the Interior No. 6 of 2016 concerning Third Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 60 Year 2007 of Apparel Department Civil Servants in the Ministry of the Interior and Local Government (Official Gazette of the Republic of Indonesia Year 2016 Number 138);

Results (English) 2:

Regulation of the Minister of Home Affairs No. 60 year 2007 on the garments of the civil Servants Department of the Ministry of Interior and Local Government, as amended several times last with regulation of the Minister of the Interior No. 6 year 2016 On the third amendment to regulation of the Minister of Home Affairs No. 60 year 2007 on the garments of civil servants in the Department of Internal Affairs and Local Government (State Gazette of the Republic of Indonesia year 2016 number 138);

Results (English) 3:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil of Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil of Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republic of Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);