1. INTRODUCTIONDuring the so-called

1. INTRODUCTION
During the so-called “New Order” era (1966–1998) Indonesia experienced rapid economic development and annual growth rates of 6%–8%. The regime lowered rates of poverty through rural economic development based on agricultural modernization and industrialization. Through these achievements, Indonesia was called one of the “Asian Tigers,” along with Malaysia and Thailand. However, this economic performance at the macro level hid some problems, since the development strategy adopted by the country created inefficiencies and market distortions. Indonesia suffered from high economic costs and a growing gap in income levels. During the New Order era, the development process was indeed exclusive, and affected only certain regions, such as Java, and only certain groups in society, i.e., those who were considered important by policymakers.
The Asian financial crisis of 1997–1998 hit Indonesia particularly badly. Indeed it was the most severe economic crisis to occur in Indonesia since the country’s independence in 1945. It led to an economic recession in 1998, with levels of growth of –13%. Following Indonesia’s recovery from the recession, the country has undergone a profound transformation. It has embarked upon far-reaching institutional changes and has become one of the region’s most vibrant democracies. In social and economic terms, Indonesia has also seen much progress. Wide reforms have been carried out in all areas of economic, social, and political policy, and a new development strategy, “inclusive” economic development and growth, has been adopted. In this inclusive development, the Indonesian government has adopted a triple-tracked strategy, i.e., “pro-growth,” “pro-job,” and “pro-poor.” This strategy is considered important for Indonesia, given that despite robust economic growth after the 1998 crisis, Indonesia still faces serious poverty issues (Tambunan 2012).
One important element of “inclusive” development is financial inclusion, which means broad access to financial services. This implies an absence of price and non-price barriers that might deter people from obtaining financial services. Nowadays, more institutions are paying attention to the issue of financial inclusion. At the G20 Toronto Summit held in June 2010, global leaders pledged to support financial inclusion to empower about one-third of the world’s population who are still living in poverty. Financial inclusion has also been integrated into the 2015 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Economic Community Blueprint.
In Indonesia too, financial inclusion is linked to poverty alleviation and financial stability. The Government of Indonesia strongly believes that improving access to finance and improving the use of financial services will raise people’s welfare. One concrete course of action taken was the launch of the National Strategy of Financial Inclusion, in December 2010, by Bank Indonesia (BI), the Indonesian central bank. Since then, the government and monetary authorities, such as BI and the Indonesia Financial Services Authority (OJK) have had many high-level discussions on financial inclusion, which have focused on how to provide better access to banking services. They recognize that a major issue is asymmetric information between the supply (banks) and the demand (especially for the poor) of information on financial inclusion (Hadad 2010).
This paper is based on an ongoing study on inclusive economic development in Indonesia with a focus on financial inclusion for the period 2013–2015. The project has been conducted by the author and a team from the Center for Industry, SME and Business Competition Studies, Trisakti University. The main objectives are to (i) study the significance of the shift in national economic development strategy from an “exclusive” orientation during the New Order era (before the Asian financial crisis of 1997–1998) toward an “inclusive” orientation; (ii) explore the impact of the shift on the poor, including micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs); and (iii) understand the main constraints currently facing Indonesia in implementing inclusive development, particularly financial inclusion.

Results (Indonesian) 1:

1. PENDAHULUANSelama era "Order Baru" disebut Indonesia (1966 – 1998) mengalami perkembangan ekonomi dan tingkat pertumbuhan tahunan dari 6-8%. Rezim menurunkan tingkat kemiskinan melalui pembangunan ekonomi pedesaan berdasarkan industrialisasi dan modernisasi pertanian. Melalui prestasi ini, Indonesia bernama salah satu "Macan Asia," bersama dengan Malaysia dan Thailand. Namun, kinerja ekonomi pada tingkat makro menyembunyikan beberapa masalah, sejak strategi pembangunan yang diadopsi oleh negara menciptakan inefisiensi dan pasar distorsi. Indonesia menderita dari biaya ekonomi yang tinggi dan kesenjangan yang tumbuh di tingkat pendapatan. Selama era orde baru, proses pembangunan adalah memang eksklusif, dan dipengaruhi hanya daerah tertentu, seperti Jawa, dan hanya kelompok tertentu dalam masyarakat, yaitu, orang-orang yang dianggap penting oleh para pembuat kebijakan.Krisis keuangan Asia 1997-1998 melanda Indonesia sangat buruk. Memang itu adalah krisis ekonomi paling parah terjadi di Indonesia sejak kemerdekaan negara pada tahun 1945. Hal itu mengarah pada resesi ekonomi pada tahun 1998, dengan tingkat pertumbuhan –13%. Setelah Indonesia pemulihan dari resesi, negara telah mengalami transformasi mendalam. Ini telah memulai berdasarkan perubahan kelembagaan yang luas dan telah menjadi salah satu kawasan paling bersemangat demokrasi. Dalam istilah sosial dan ekonomi, Indonesia juga telah melihat banyak kemajuan. Berbagai reformasi telah dilaksanakan di semua bidang ekonomi, sosial, dan kebijakan politik, dan strategi pembangunan baru, pengembangan ekonomi "inklusif", dan pertumbuhan, telah diadopsi. Dalam perkembangan inklusif ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi strategi triple-dilacak, yaitu, "Pro pertumbuhan," "pro job," dan "pro masyarakat miskin." Strategi ini dianggap penting bagi Indonesia, mengingat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi yang kuat setelah krisis tahun 1998, Indonesia masih menghadapi isu-isu serius kemiskinan (Tambunan 2012).Salah satu unsur penting pembangunan "inklusif" adalah inklusi keuangan, yang berarti luas akses ke jasa keuangan. Ini berarti adanya harga dan harga-bebas hambatan yang mungkin mencegah orang memperoleh jasa keuangan. Saat ini, lembaga-lembaga lain membayar perhatian ke masalah inklusi keuangan. Pada KTT G20 Toronto diadakan pada bulan Juni 2010, pemimpin global berjanji untuk mendukung inklusi keuangan untuk memberdayakan sekitar sepertiga dari populasi dunia yang masih hidup dalam kemiskinan. Inklusi keuangan juga telah terintegrasi ke dalam 2015 Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ekonomi masyarakat cetak biru.Di Indonesia, inklusi keuangan terkait dengan pengentasan kemiskinan dan stabilitas keuangan. Pemerintah Indonesia sangat percaya bahwa meningkatkan akses terhadap keuangan dan meningkatkan penggunaan layanan keuangan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Satu tentu saja beton tindakan yang diambil pada peluncuran strategi dari keuangan Inklusi Nasional, Desember 2010, oleh Bank Indonesia (BI), bank Indonesia. Sejak itu, pemerintah dan otoritas moneter, seperti BI dan Indonesia Financial Services Authority (OJK) memiliki banyak diskusi tingkat tinggi pada inklusi keuangan, yang telah berfokus pada bagaimana memberikan akses yang lebih baik ke layanan perbankan. Mereka mengakui bahwa masalah utama adalah informasi asimetris antara pasokan (Bank) dan permintaan (terutama bagi masyarakat miskin) informasi tentang inklusi keuangan (Hadad 2010).Makalah ini didasarkan pada studi yang berkelanjutan termasuk pembangunan ekonomi di Indonesia dengan fokus pada inklusi keuangan selama periode 2013 – 2015. Proyek ini telah dilakukan oleh penulis dan sebuah tim dari pusat untuk industri, UKM dan studi kompetisi Bisnis, Universitas Trisakti. Tujuan utamanya adalah untuk (i) penelitian ini signifikansi pergeseran dalam strategi pembangunan ekonomi nasional dari orientasi "exclusive" selama era orde baru (sebelum krisis keuangan Asia 1997-1998) ke arah orientasi "inklusif"; (ii) mengeksplorasi dampak pergeseran pada masyarakat miskin, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan (iii) memahami kendala utama yang saat ini dihadapi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan inklusif, terutama keuangan inklusi.

Results (Indonesian) 2:

1. PENDAHULUAN
Selama disebut era "Orde Baru" (1966-1998) Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang pesat dan tingkat pertumbuhan tahunan 6% -8%. Rezim menurunkan tingkat kemiskinan melalui pembangunan ekonomi pedesaan berdasarkan modernisasi pertanian dan industrialisasi. Melalui prestasi ini, Indonesia disebut salah satu "Macan Asia," bersama dengan Malaysia dan Thailand. Namun, kinerja ekonomi ini di tingkat makro menyembunyikan beberapa masalah, karena strategi pembangunan yang diadopsi oleh negara menciptakan inefisiensi dan distorsi pasar. Indonesia menderita biaya ekonomi tinggi dan kesenjangan yang tumbuh di tingkat pendapatan. Selama era Orde Baru, proses pembangunan memang eksklusif, dan terpengaruh hanya daerah-daerah tertentu, seperti Jawa, dan hanya kelompok tertentu dalam masyarakat, yaitu, mereka yang dianggap penting oleh para pembuat kebijakan.
Krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 melanda Indonesia sangat buruk. Memang itu krisis ekonomi paling parah terjadi di Indonesia sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 1945. Hal ini menyebabkan resesi ekonomi pada tahun 1998, dengan tingkat pertumbuhan -13%. Berikut pemulihan Indonesia dari resesi, negara telah mengalami transformasi yang mendalam. Ini telah memulai perubahan kelembagaan jauh dan telah menjadi salah satu negara demokrasi yang paling bersemangat di kawasan itu. Dalam hal sosial dan ekonomi, Indonesia juga telah melihat banyak kemajuan. Reformasi yang luas telah dilakukan di semua bidang kebijakan ekonomi, sosial, dan politik, dan strategi pembangunan baru, "inklusif" pembangunan ekonomi dan pertumbuhan, telah diadopsi. Dalam pembangunan yang inklusif ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi strategi triple-dilacak, yaitu, "pro-pertumbuhan," "pro-job," dan "pro-poor." Strategi ini dianggap penting bagi Indonesia, mengingat bahwa meskipun kuat ekonomi pertumbuhan setelah krisis 1998, Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang serius (Tambunan 2012).
Salah satu unsur penting dari pembangunan "inclusive" adalah inklusi keuangan, yang berarti akses luas ke jasa keuangan. Ini berarti tidak adanya harga dan non-harga hambatan yang mungkin menghalangi orang dari mendapatkan jasa keuangan. Saat ini, lembaga yang lebih menaruh perhatian pada isu inklusi keuangan. Pada G20 Toronto Summit diadakan pada bulan Juni 2010, para pemimpin global berjanji untuk mendukung inklusi keuangan untuk memberdayakan sekitar sepertiga dari penduduk dunia yang masih hidup dalam kemiskinan. Inklusi keuangan juga telah diintegrasikan ke 2015 Blueprint Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Masyarakat Ekonomi.
Di Indonesia pun, inklusi keuangan terkait dengan pengentasan kemiskinan dan stabilitas keuangan. Pemerintah Indonesia sangat percaya bahwa peningkatan akses untuk membiayai dan meningkatkan penggunaan jasa keuangan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Satu saja konkret tindakan yang diambil adalah peluncuran Strategi Nasional Financial Inclusion, pada bulan Desember 2010, Bank Indonesia (BI), bank sentral Indonesia. Sejak itu, pemerintah dan moneter pemerintah, seperti BI dan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki banyak diskusi tingkat tinggi pada inklusi keuangan, yang telah berfokus pada bagaimana memberikan akses yang lebih baik ke layanan perbankan. Mereka mengakui bahwa masalah utama adalah informasi asimetris antara supply (bank) dan permintaan (terutama bagi masyarakat miskin) informasi tentang financial inclusion (Hadad 2010).
Makalah ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia dengan fokus pada inklusi keuangan untuk periode 2013-2015. Proyek ini telah dilakukan oleh penulis dan tim dari Pusat Industri, UKM dan Studi Persaingan Usaha, Universitas Trisakti. Tujuan utama adalah untuk (i) mempelajari pentingnya pergeseran dalam strategi pembangunan ekonomi nasional dari orientasi "eksklusif" selama era Orde Baru (sebelum krisis keuangan Asia 1997-1998) menuju orientasi "inklusif"; (ii) mengeksplorasi dampak dari pergeseran pada orang miskin, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan (iii) memahami kendala utama saat ini menghadapi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan yang inklusif, inklusi khususnya keuangan.